Pengertian Sistem
Sistem adalah kumpulan dari
elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem
ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti
tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi
Sitem Ekonomi Dan
Politik
Sistem ekonomi Indonesia
memiliki banyak wajah, keberagaman wajah inilah yang membuat system
ekonomi Indonesia dalam praktiknya seperti tidak sesuai dengan pancasila
dan UUD 1945 yang menjadi landasannya, hal ini dapat dibuktikan, meskipun
sistem ekonomi Indonesia memiliki nilai keadilan, tetapi masih aja
terjadi ketidakadilan ekonomi ditengah masyarakat, seperti semakin
tingginya kesenjangan social karena kemiskinan yang belum dapat ditangani
dengan baik dan juga masih adanya kebijakan ekonomi yang kurang berpihak
kepada rakyat.
KAPITALISME
Adapun kapitalisme merupakan cara produksi, secara luas dapat dijelaskan bahwa
kapitalisme sebagai: ”Suatu cara perekonomian yang berhubungan dengan
produksi-produksi apa saja yang dapat diselenggarakan dalam suatu perusahaan”.
Atau stelsel pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum
buruh dari alat-alat produksi. Kapitalisme juga merupakan sistem ekonomi
yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada asas perkembangan hak
milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasaan paham kebebasan. Tetapi
siistem ini telah melahirkan banyak malapetaka didunia, akan tetapi ia terus
melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis, sosial, dan kultur
terhadap bangsa-bangsa didunia
SOSIALISME
Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke
beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem
ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam
bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut
Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para
pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre
Leroux dan J. Regnaud dalam l'Encyclopédie Nouvelle. Penggunaan istilah
sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh
berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari
pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad
ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian
yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak
daripada hanya segelintir elite.
BAB 2 : SEJARAH EKONOMI INDONESIA
1. Sejarah Prakolonial
Pada masa
sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia
Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai
Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan
dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan dengan damai sementara di lain waktu
berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas tersebut
kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia saat
ini. Sehingga jaringan perdagangan merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan
untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi
kekuatan besar. Tapi semakin menjadi global jaringan perdagangan ini di
nusantara, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk; suatu perkembangan
yang akhirnya akan mengarah pada kondisi penjajah. Keberadaan
sumber-sumber tertulis adalah yang memisahkan masa sejarah dari masa
prasejarah. Karena sedikitnya sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa
sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia dimulai agak terlambat. Diduga
sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang mudah rusak dan - ditambah dengan
iklim tropis lembab dan standar teknik konservasi yang berkualitas rendah pada
saat itu - ini berarti bahwa sejarawan harus bergantung pada inskripsi/prasasti
di atas batu dan studi sisa-sisa candi kuno untuk menelusuri sejarah paling
terdahulu nusantara. Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya
berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan Jawa).
Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi
sepanjang sejarah (terletak jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu
menyebabkan sedikitnya kegiatan politik dan perkembangan agama suatu
situasi yang berlanjut hingga hari ini.
2. Sistem
Monopoli Perdagangan oleh VOC
Dengan berbagai cara VOC berusaha
menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia serta pelabuhan-pelabuhan penting.
Kecuali itu, juga berusaha memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah.
Bagaimana VOC menjalankan usahanya tersebut? Pertama-tama berusaha menguasai
salah satu pelabuhan penting, yang akan dijadikan pusat VOC. Untuk keperluan
tersebut ia mengincar kota Jayakarta. Ketika itu Jayakarta di bawah kekuasaan Kerajaan
Islam Banten. Sultan Banten mengangkat Pangeran Wijayakrama sebagai adipati di
Jayakarta. Mula-mula VOC mendapat izin dari Pangeran Wijayakrama untuk
mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Tetapi ketika gubernur jenderal dijabat
oleh J.P. Coen, Pangeran Wijayakrama diserangnya. Kota Jayakarta direbut dan
dibakar. Kemudian di atas reruntuhan kota Jayakarta, J.P. Coen membangun sebuah
kota baru. Kota baru itu diberinya nama Batavia. Peristiwa tersebut pada tahun
1619. Kota Batavia itulah yang kemudian menjadi pusat VOC. Setelah memiliki
sebuah kota sebagai pusatnya, maka kedudukan VOC makin kuat. Usaha untuk
menguasai kerajaan-kerajaan dan pelabuhan-pelabuhan penting ditingkatkan. Cara
melakukannya dengan politik dividi et impera atau politik mengadu
domba. Mengadu dombakan sesama bangsa Indonesia atau antara satu kerajaan
dengan kerajaan lain. Tujuannya agar kerajaan-kerajaan di Indonesia menjadi
lemah, sehingga mudah dikuasainya. VOC juga sering ikut campur tangan dalam
urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia.
3. Sistem
Tanam Paksa
Pada tahun 1830 pada saat
pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang
Diponegoro, 1825-1830), Gubernur
Jenderal Judo mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur
Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau
menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan. Sistem Tanam Paksa adalah
peraturan yang dikeluarkan olehGubernur
Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830
yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami
komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil
tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah
dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa
yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada
kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
4. Sistem
Ekonomi Liberal Kapitalis
Kapitalis berasal dari kata capital, secara sederhana dapat diartikan sebagai ‘modal’. Didalam sistem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik modal, dimana dalam perekonomian modern pemilik modal dalam suatu perusahaan merupakan para pemegang saham. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba. Sistem perekonomian kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas Tokoh yang mempopulerkan sistem ekonomi Kapitalis adalah Adam Smith. Bukunya yang terkenal berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Adam Smith menyatakan bahwa “perekonomian akan berjalan dengan baik apabila pengaturannya diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga”. Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan The Invisible Hands. Sistem ekonomi Kapitalis merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan perekonomian yang didasarkan kepada Mekanisme pasar yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang yang kegiatannya tergantung pada kekuatan modal yang dimiliki oleh setiap individu.
5. Era
Kependudukan Jepang
Masa penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Presiden RI Soekarno. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke AS dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
6. Cita-cita
Ekonomi Merdeka
Perekonomian global sedang
anjlok. Namun, pada saat bersamaan, perekonomian Indonesia justru tumbuh.
Memasuki tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi 6,5 persen. Lalu,
juga pada tahun 2013 mendatang, PDB Indonesia diperkirakan 1 Triliun USD.
Gara-gara angka-angka di atas, banyak orang terkesima dengan performa ekonomi
Indonesia. Banyak yang mengira, dengan pertumbuhan ekonomi sepesat itu,
bangsa Indonesia sudah sejahtera. Lembaga rentenir Internasional, IMF (Dana
Moneter Internasional), turut terkesima dan memuja-muja pertumbuhan itu. Namun,
fakta lain juga sangat mencengankan. Indeks Gini, yang mengukur tingkat
kesenjangan ekonomi, meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data Biro
Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tingkat kesenjangan ekonomi pada 2011
menjadi 0,41. Padahal, pada tahun 2005, gini rasio Indonesia masih 0,33. Data
lain juga menunjukkan, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia mencapai Rp680
Triliun (71,3 miliar USD) atau setara dengan 10,33% PDB. Konon, nilai kekayaan
dari 40 ribu orang itu setara dengan kekayaan 60% penduduk atau 140 juta orang.
Data lain menyebutkan, 50 persen kekayaan ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh
50 orang. Ringkas cerita, pertumbuhan ekonomi yang spektakuler itu tidak
mencerminkan kesejahteraan rakyat. Yang terjadi, sebagian besar aset dan
pendapat ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Sementara mayoritas rakyat
tidak punya aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Akhirnya, terjadilah
fenomena: 1% warga negara makin makmur, sementara 99% warga negara hidup
pas-pasan. Bung Hatta pernah berkata, “dalam suatu Indonesia Merdeka yang
dituju, yang alamnya kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan.
Bagi Bung Hatta, Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya
tetap hidup melarat. “Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila
pemerintahannya hanya duduk sebagai biduanda dari kapital asing,”
kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta di New York, AS, tahun 1960). Karena itu,
para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian merumuskan
apa yang disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar cita-cita
perekonomian kita. Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan
feodalistik. Kedua, memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Supaya cita-cita perekonomian itu tetap menjiwai proses penyelenggaran negara,
maka para pendiri bangsa sepakat memahatkannya dalam buku Konstitusi Negara
kita: Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi
utama bagi pelaksanaan politik perekonomian dan politik sosial Republik
Indonesia. Dalam pasal 33 UUD 1945, ada empat kunci perekonomian untuk
memastikan kemakmuran bersama.
7. Pemerintahan
Orde Lama
Pada tanggal 17 agustus 1945,
indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti
Indonesia sudah bebas dari Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintah Belanda
mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. Sampai tahun 1965, Indonesia
gejolak politik di daalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah.
Akibatnya, selama pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat
buruk. Seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit
anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan terus membesar dari tahun ke
tahun.
8. Pemerintahan
Orde Baru
Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar.
9. Pemerintahan Transisi
Mei 1997, nilai tukar bath
Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan yang hebat, hingga
akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asia lainnya. Rupiah
Indonesia mulai terasa goyang pada bulan juli 1997. Sekitar bulan September
1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil
beberapa langkah konkret yaitu, menunda proyek-proyek dan membatasi anggaran
belanja negara. Pada akhir Oktober 1997, lembaga keuangan internasional
memberikan paket bantuan keuangaannya pada Indonesia.
10. Pemerintahan Reformasi
Awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gusdur. Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia.
Refrensi :
